TOMOHON, SULUTPOST – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon Provinsi Sulawesi Utara yang dikomandani oleh Walikota Carol J.A. Senduk, SH dituding sengaja lakukan pembiaran kepada oknum-oknum perangkat Kelurahan yang indisipliner bahkan tidak lagi melaksanakan tugasnya.
Terparah terjadi di Kelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara. SW alias Epeng, wakil kepala lingkungan (Wakaling/Meweteng) lingkungan Satu yang sudah hampir 6 bulan bekerja di luar negeri, tetap dipertahankan. Hebatnya, Meweteng yang juga pengurus ranting Partai penguasa itu tetap menerima insentif bulanan sebesar Rp. 1.200.000/bulan.
Hal ini diungkap sendiri oleh Lurah Kayawu Ferry Pojoh, SPd.
“Ya, insentif bulanannya masih tetap diberi, dan tiap bulan langsung masuk ke rekening beliau,” ungkap Pojoh, kemarin.
Soal proses pergantian, Pojoh mengaku masih menunggu petunjuk dari atas.
“Tapi sudah saya laporkan kepada pak Camat,” ucapnya.
Hal itu dibenarkan oleh Camat Tomohon Utara Ricky Supit.
“Itu sudah pernah disampaikan oleh pak Lurah. Harap bersabar saja. Pasti kami akan ganti kalau memang si wakaling itu sudah berangkat,” kata Supit. Sayangnya, walaupun si Meweteng “sakti” sudah 5 bulan lebih pindah kerja di negara Micronesia (AS), tapi proses pergantian tak pernah dilakukan oleh Walikota Tomohon Carol Senduk, SH.
Hal ini sudah jadi pergunjingan di masyarakat luas.
“Masih dapat insentif tapi tidak bekerja, adalah makan gaji buta yang tergolong korupsi,” kata Alfrits Lasut, S.Sos.
Tokoh masyarakat Kakaskasen ini menyentil pemerintah Tomohon yang notabene petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terus “mengistimewakan” para anak buah yang ditempatkan diposisi-posisi perangkat, termasuk si oknum Wakaling dimaksud.
“Saya dengar, warga sudah mengusulkan pengganti tapi tidak disetujui oleh Ketua Ranting PDIP kelurahan setempat. Sepertinya keputusan tergantung pada pemegang mandat politik di desa yang diperintah dan dilindungi dari atas” ucap Lasut.
Komentar warga setempat tak kalah menusuk.
“Apakah orangnya partai penguasa bebas beking pelanggaran. Apakah pala dan meweteng dari partai berkuasa boleh dapa doi negara biar sondak kerja. Sakti skali dang dorang itu ?,” ujar warga yang minta namanya jangan dipublikasi. (joppy wongkar)