BOLMONG,SULUTPOST-Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga, pada tahun 2023 ini, mengkucurkan dana segar sebesar 180 Miliar yang di kelolah oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) untuk digunakan pada paket pekerjaan pembangunan jalan daerah di 9 titik yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut.
Kucuran anggaran tersebut berdasarkan program Instruksi Presiden peningkatan konektifitas jalan daerah (Inpres Janda) tahun 2023, melalui usulan (Permintaan) Pemerintah Daerah (Pemda) yang kabarnya hanya diberikan waktu pelaksanaan berkisar dua bulan dan ada pula yang diberikan waktu tiga bulan harus selesai di kerjakan.
Tentunya target waktu ini bisa di bilang sangat cepat dan berbeda dengan paket pekerjaan proyek lainnya diluar program Inpres Janda.
Namun hal itu tidak menjadi kendala untuk BPJN. Pasalnya, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPJN Sulut, dan Kepala Satuan Kerja ( Kasatker ) di masing-masing wilayah serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berjalan cukup baik.
Tampak Pantauan awak media dilapangan, Jumat 17 November 2023. Khususnya beberapa titik yang berada di ruas wilayah Bolaang Mongondow Raya ( BMR ), kondisi realisasi fisiknya hampir rampung dan dalam tahap penyelesaian.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Hendro Satrio kepada awak media menyampaikan, bahwa di wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang peningkatan konektifitas jalan daerah, terdapat 9 paket proyek pekerjaan.
Dalam 9 paket proyek tersebut, secara keseluruhan total nilai anggarannya sebesar Rp 180 miliar.
Menurutnya, Dari 9 Paket yang dimaksud ini, masa waktu pekerjaannya hanya diberikan 65 hari sampai dengan 90 Hari Kalender ( HK ).
Bahkan Kata Hendro Satrio, Bilamana kucuran anggaran untuk 9 Paket Itu, sesuai usulan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Rp 180 miliar itu dana APBN untuk 9 paket proyek termasuk didalamnya 2 paket di Bolmong dengan ruas pekerjaan, dan 7 paket proyek lainnya, tersebar di Kabupaten Minahasa Induk, Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Sitaro,” rincinya menjelaskan pada awak media.
Walaupuan waktu pekerjaannya hanya rata-rata 65 hari kerja dan ada pula 90 hari kerja, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi kualitas dari realisasi fisik pekerjaan, karena semua pekerjaan mengikuti spek dan dilakukan pengawasan yang ketat dilapangan.
Hendro menjamin kualitas pekerjaan proyek sesuai spek dan di targetkan penyelesaian sesuai batas waktu yang tercantum dalam dokumen kontrak.tandas Kepala BPJN Sulut pada awak media Jumat 17 November 2023.
(Lucky Lasabuda)