KOTAMOBAGU,SULUTPOST- Penjabat Wali Kota kotamobagu, Dr. Drs.Hi. Asripan Nani, M.Si., menghadiri acara RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP dan ZI Tahun 2023.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Acara yang dibuka langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H.Ma’ruf Amin tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu menerima penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Terbaik pada semua Tema Tahun 2023.
Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, M.Si kepada Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani., M.Si, Rabu 6 Desember 2023, tepatnya Bali Nusa Dua Convention Center.
Wali Kota Kotamobagu menyampaikan, bahwa Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Tematik pada semua tema.
Dikatakan Wali Kota, Bilamana kotamobagu turut berbangga karena menjadi satu satunya Pemerintah daerah di Indonesia Timur dan di Sulawesi Utara yang mendapatkan penghargaan tersebut.
“Patut di syukuri Kotamobagu satu-satunya daerah diwilayah Indonesia Timur yang mendapatkan penghargaan ini,”kata Wali Kota.
Sementara itu, Kabag Orpeg Pemerintah Kota Kotamobagu, Andi Abasi S.T, mengatakan, Sesuai ketentuan penilaian RB pada tahun 2023 selain RB General dinilai juga RB tematik yang memuat 5 tema prioritas pemerintah. yakni, pengentasan kemiskinan, Inflasi, Investasi, digitalisasi pemerintahan dan P3DN.
Dimana katanya, Pemerintah Kota Kotamobagu sudah menyusun rencana aksi tahun 2023 – 2024 dari masing – masing tema tersebut dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan kemudian di evaluasi oleh Inspektorat daerah terkait implementasi dari rencana aksi tersebut.
Bahkan Hal tersebut yg menjadi bahan penilaian tim evaluator dari Kementerian PANRB.
Turut hadir dalam kegiatan diantaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, pimpinan lembaga tinggi negara, dan para kepala daerah serta para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
(DN)