MINUT, SULUTPOSTonlone.id — Bupati Minahasa Utara, Joune JE Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., menghadiri acara Pengarahan dari Presiden Jokowi kepada Gubernur dan Bupati se-Indonesia di Istana Negara, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Selasa (13/8/2024) pukul 09.50 Wita.
Ma’ruf Amin tiba bersama Presiden Jokowi, terlihat mengenakan kemeja putih. Ma’ruf Amin kemudian duduk di kursi yang telah disiapkan di sebelah Jokowi. Turut hadir Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’, dilanjutkan dengan laporan dari Mendagri Tito Karnavian.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah agar paham akan arahan kebijakan Pemerintah Pusat. Ia menyebut Kepala Daerah merupakan ujung tombak penyambung antara daerah dengan pusat.
“Saya ingin sampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Jokowi.
Sehingga, kata dia, seluruh kepala daerah dapat mengawal Bupati dan Wali Kota agar berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Terutama, Jokowi meminta Pemerintah Daerah harus berada dalam in line dengan pusat.
Jokowi menginginkan agar seluruh Pemerintah Daerah mendukung penuh kebijakan dan program prioritas dari Pemerintah Pusat.
“Sehingga bisa mengawal memonitor Bupati dan Wali Kota agar daerah bisa sejalan dan in line dengan Pemerintah Pusat. Utamanya berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai Pemerintah Pusat ke Utara daerah ke Selatan. Karena apapun prioritas dan arah Pemerintah Pusat betul-betul harus sejalan, harus in line dengan Pemerintah Pusat, agar program yang ada mendapat dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” kata dia.
Jokowi pun memberikan contoh ada sebuah proyek untuk membuat waduk yang membutuhkan biaya besar, dan irigasi primernya dibangun oleh Pemerintah Pusat. Pada sekunder atau tersiernya, kata Jokowi, harusnya dibangun oleh Pemerintah Daerah.
“Tapi dalam kenyataannya ada yang waduknya sudah (selesai), tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya, kalau seperti itu disampaikan ke Pemerintah Pusat lewat Gubernur, tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga diminta Pemerintah Pusat untuk membantu,” katanya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan sebanyak 517 kepala daerah mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
“Kami laporkan kepada bapak, bahwa jumlah kepala daerah saat ini Gubernur ada 38 orang, Wali Kota ada 98 orang, dan Bupati ada 416. Total 552. Yang definitif ada 279 baik yang hasil Pilkada 2020, maupun memang secara hukum tidak Pilkada,” ujar Tito dalam sambutannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Tito mengatakan bahwa ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir mengikuti pengarahan Presiden Jokowi. Alasannya, kata dia, ada kepala daerah yang sakit, harus mengikuti Sidang Paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
“Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan Wali Kota semua menginap di Balikpapan, dan tadi jam 6 dari Balikpapan,” ujarnya.
(**Vera.E.Kastubi)