BOLMONG,SULUTPOST-Adanya penolakan pengadaan mobil dinas oleh bupati terpilih Yusra Alhabsy SE, yang sebelumnya sudah direncanakan Pemerintah Daerah (Pemda), patut di apresiasi, dan ini bisa dijadikan contoh baik bagi seluruh kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, ditengah efisiensi anggaran.
Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bolaang Mongondow. Hendra Mamonto. pada awak media, Kamis 27 Ferbuary 2025 siang tadi.
Menurutnya, keputusan bupati terpilih Yusra Alhabsy, menolak pengadaan mobil dinas baginya, dinilai sangat rasional dan patut diikuti oleh para jajaran pemkab bolmong, termasuk oleh wakil bupati Donny Lumenta juga. apa lagi, mobil dinas bupati setau kami ada beberapa model jenis yang saat ini terparkir, dan masih layak digunakan. seperti, Mobil Dinas Alphard dan mobil dinas Fortuner.
“Rasanya penolakan itu wajar, dan ini harus di apresiasi, agar kemudian efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), dapat berjalan dengan baik,”kata Indra Mamonto akrap disapa.
Iapun menunggu, dengan adanya efisiensi angaran, apakah wakil bupati bolmong akan juga menolak pengadaan mobil dinas yang sudah direncanakan oleh Pemda dan ke tiga pimpinan dewan, yang kemudian lebih mengutamakan alokasi anggaran pengadaan mobnas tersebut, digeser pada pos kegiatan lainnya, yang lebih bermamfaat dan menyentuh langsung ke masyarakat miskin. semisal, renovasi rumah warga miskin, atau digeser ke pengembangan UMKM di bolmong.tandas Ketua LAKI Bolmong Hendra Mamonto.
Perlu diketahui, sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Abdullah Mokoginta, menyampaikan, bahwa rencana pengadaan mobil dinas Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi SE, kemungkinan tidak jadi, dikarenakan ditolak oleh pak bupati, bahwa kendaraan dinas lama masih bisa digunakan.
“Bupati menolak rencana pengadaan kendaraan dinasnya, dengan alasan bahwah mobil dinas yang sebelumnya, masih layak dan masih bisa dipakai,”ujarnya Sekda.
Dikatakan Sekda, Penolakan bupati bolmong tersebut, dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh Pemkab Bolmong, dan Bupati menegaskan, bahwa saat ini anggaran harus difokuskan pada program yang lebih prioritas bagi masyarakat, sehingga pengadaan kendaraan dinas untuknya belum diperlukan.
Bahkan kata Sekda, menindaklanjuti efisiensi angagaran yang diterapkan oleh pemkab bolmong, untuk pengadaan mobil dinas sejumlah pejabat teras juga dihilangkan, seperti mobnas para asisten, kepala BAPPEDA, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Sekretaris DPRD dan semua kabag di sekretariat dewan.
(Wartawan; Lucky Lasabuda)