SANGIHE- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) terus mematangkan persiapan pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat.
Kepala Dinkesda Sangihe, Handry Pasandaran, ME, mengatakan bahwa sejumlah langkah strategis telah dilakukan guna menyukseskan program nasional tersebut.
“Beberapa minggu lalu, kami sudah menggelar rapat tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda dan perangkat daerah, untuk membahas langkah-langkah pelaksanaan program ini,” ujar Pasandaran, Rabu (12/2/2025).
Ia menjelaskan, sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan di setiap kecamatan melalui Musrenbang dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan.
“Selain sosialisasi, kami juga melakukan penyesuaian data di lapangan agar pelaksanaan program ini tepat sasaran,” tambahnya.
Dinkesda juga sedang mempersiapkan kebutuhan medis, seperti bahan habis pakai, serta sumber daya manusia yang akan bertugas dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.
“Puskesmas dan rumah sakit siap mendukung pelaksanaan program ini. Rencananya akan dimulai akhir bulan ini, namun kami memastikan semua kesiapan, terutama bahan medis dan sosialisasi ke masyarakat, berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pasandaran menambahkan, sasaran program ini adalah masyarakat yang lahir pada bulan Januari dan Februari.
“Target kami, mereka akan dilayani paling lambat hingga April 2025. Untuk anak-anak sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat tahun ajaran baru. Sementara bayi baru lahir akan diperiksa di Puskesmas dan Posyandu,” jelasnya.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup seluruh siklus hidup, dari bayi hingga lansia. Untuk penduduk usia produktif, pemeriksaan akan disesuaikan dengan jam kerja mereka.
Terkait anggaran, Pasandaran memastikan bahwa tidak ada pemangkasan pada belanja kebutuhan medis seperti obat-obatan dan bahan habis pakai.
“Kami sudah menyampaikan bahwa efisiensi hanya dilakukan pada belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Anggaran ini kami siapkan untuk menyukseskan program nasional ini,” tegasnya.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan mengidentifikasi penyakit berisiko pada masyarakat secara dini.
“Minimal setiap penduduk diperiksa satu kali dalam setahun, sehingga kita bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka,” kata Pasandaran.
Dinkesda juga berkolaborasi dengan BPJS untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
“Bagi penduduk yang belum terdata di JKN, akan kami upayakan pendaftarannya melalui Dinas Sosial atau Dinkesda, agar mereka dapat memperoleh layanan kesehatan,” pungkasnya.(Wan)