TOMOHON – Sikap Yayasan Medika milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang diduga sengaja mengabaikan undangan Lembaga Legislativ Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara disorot tajam oleh banyak pihak.
Politisi Partai Golkar Ir. Miky JL. Wenur, MAP, mengaku sangat kecewa karena undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon kepada Yayasan Medika untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak pernah dipenuhi.
“DPRD menyesali sikap Yayasan yang tidak hadir pada RDP hari Jumat, padahal itu sudah panggilan ke-3. Kita berkeinginan supaya persoalan ini selesai, karena RSB ada di Tomohon. Dalam hal ini kami tidak berada dipihak manapun,” ungkap Wenur pada wartawan Sulut Post yang bertemu pada Sabtu (19/02/2022).
Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Tomohon ini, sebagai wakil rakyat, pihaknya berkewajiban memastikan bahwa Rumah Sakit yang berada diwilayah mereka itu berjalan dengan baik.
“Yayasan sudah diundang 3 kali untuk menyelesaikannya dengan baik, tapi itu tidak direspon. Saya sudah sampaikan pada pimpinan, sebagai lembaga kita harus melaporkan mereka kepihak yang berwenang. Karena berarti mereka tidak punya keinginan utk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Bahkan menurut ketua DPRD Tomohon Periode 2014-2019 ini, hal yang dilakukan Yayasan sudah melawan hukum. “Kalau kami telusuri, langkah-langkah yang mereka (Yayasan Medika,red) lakukan adalah langkah-langkah yang sudah melawan hukum. Mestinya ini diselesaikan dengan baik, tapi karena sudah 3 kali tidak memenuhi panggilan, saya berpandangan mereka tidak punya niat untuk menyelesaikannya. Makanya, saya rekomendasikan pada pimpinan, supaya lapor saja,” tegasnya.
Lanjut, istri tercinta dari Senator Sulut di DPD-RI Ir. Stevanus BAN Liow, MAP, menyentil ketidak patutan Yayasan Medika sebagai lembaga resmi yang harus paham etika kelembagaan.
“Pertama, tidak ada alasan ketidak hadiran, kedua, katanya ada rapat dengan pembina. Dan ketiga hanya melalui pesan WhatsAp pada Sekretariat DPRD bahwa tidak hadir karna ada personil Yayasan yang terkonfirmasi Covid. Saya kira mereka lembaga resmi, dan DPRD lembaga resmi. Harusnya menyurat secara resmi, bahwa ada seperti ini. Dan perlu untuk meyakinkan lembaga DPRD, lampirkan bukti terkonfirmasi Covid,” tutupnya.
Pernyataan Wenur didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat Tomohon seperti Drs. Johnly Manopo.
“DPRD adalah Lembaga tinggi para wakil Rakyat sekaligus bagian dari pemerintah kota Tomohon. Sebagai warga Tomohon saya tersinggung sekali karena Yayasan seperti pandang enteng DPRD,” ungkap Manopo.
Karena yang berperkara berada di teritorial kota Tomohon, tambahnya, jadi mereka wajib menghargai pemerintah dimana mereka ada.
“RS Bethesda, Yayasan Medika dan Kantor Sinode GMIM ada diwilayah Tomohon. Jadi pemimpin Tomohon wajib dihargai, apalagi sekedar memenuhi undangannya,” ujar Manopo. (Joppy Wgkar)