TOMOHON – Sejumlah warga Kota Tomohon Sulut mulai mempertanyakan nasib jalan penghubung Wilayah Kabupaten Minahasa Bagian Barat dan Tomohon Utara.
Pasalnya, mulai dikerjakan pada akhir bulan Oktober 2021 lalu, nyatanya jalan akses wisata Pegunungan yang menerobos hutan Gunung Kasehe dan Tawiran kini mentok.
“Saya sendiri sudah datangi jalan itu. Ternyata baru 1 kilo lebih sedikit yang diaspal. Padahal pekerjaannya sejak bulan Nopember 2021. Artinya sudah 10 bulan tapi baru 1 kilo lebih,” ungkap Josef Ngala, salah satu penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kemarin.
Dari penelusuran mereka, tambah Ngala, untuk pembukaan jalan baru dikisaran 6-8 kilometer.
“Beberapa warga Kelurahan Wailan sebut, penggusuran jalan baru sekitar 7 kilometer. Dan sekarang pekerjaannya sudah terhenti, yang berarti dana 16 miliar sudah habis hanya dengan volume pekerjaan itu. Ini pekerjaan harus dilapor,” tutup Ngala.
Hal sama dikatakan oleh Jesaya Waworuntu, salah satu warga Kakaskasen Dua.
“Saya dulu sudah kesana. Waktu itu Papan Proyek masih ada. Mei lalu saya kembali tapi papan proyek sudah tak ada dan pekerjaan sudah terhenti, dan kondisi tetap begitu. Banyak yang menduga ada yang tidak beres. Masakan, 16 miliar cuma dengan pekerjaan begitu,” ujar Waworuntu.
“Aneh lagi, di Papan Proyek disebut Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Tateli-Agotey-Kakaskasen, padahal jalannya dimulai di Kayawu dan berakhir di Agotey. Coba hitung selisih Teteli-Agotey yang dibatasi Koha. Kayawu-Kakaskasen yang dibatasi Wailan,” kata Waworuntu.
Bersama warga, wartawan coba masuk ruas jalan baru ini. Terpantau, Aspalan baru sejauh 1,08 kilometer dan belum ada jembatan/gorong-gorong.
“Kalau dari titik 0 sampai batas gusuran baru sekitar 6 kilometer. Ini baru mulai naik wilayah Patar dan masih jauh dari Kasehe. Jadi Gusuran masih sangat jauh dari titik tengah dari Agotey,” aku Lefrand Lasut yang sangat menguasai area pegunungan itu.
Untuk mengkonfirmasi hal ini, wartawan sudah berusaha menghubungi salah satu personil Dinas PUPR Provinsi Sulut, Tourisma M yang sejak awal memimpin expedisi pembukaan jalur jalan baru ini. Sayang, upaya itu tak berbuah hasil, karena tak pernah diterima apalagi direspon.
Hal ini disorot oleh Mayor Purn. Marwito W, salah satu Pengawas LSM Pusat yang kebetulan berkunjung di Sulawesi Utara.
“Jika masyarakat atau LSM sudah benar-benar menemukan fakta dugaan pelanggaran pekerjaan, disertai bukti kuat, secepatnya dilapor ke pihak berwajib,” ujar Marwito.
Pihaknya, kata dia, siap bersama mengawal laporan jika sudah lengkap.
“Ok, saya tantang bagi mereka yang sudah punya kesiapan untuk maju. Karena tampaknya ini tidak main-main dan harus segera diungkap dan dihentikan,” pungkasnya.
Diketahui proyek jalan yang disebut-sebut sebagai pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang ini dikerjakan oleh PT. Moraya Bangun Sakti dengan tanggal kontrak 11 Oktober 2021/150 hari kerja berbandrol Rp. 16.250.528.895,04. (jjw)