TALAUD, SULUT POST – Perusahaan konstruksi berinisial CV. JSK dilaporkan ke pihak kepolisian. Pasalnya perusahan tersebut diduga melakukan pengrusakan kantor PKK Kabupaten Kepulauan Talaud yang baru saja direnovasi Tahun 2022 lalu dengan menggunakan APBD Talaud.
Berdasarkan penelusuran sulutpostonline.id dugaan pengrusakan kantor PKK kabupaten kepulauan Talaud tersebut terjadi, saat CV JSK menjadikannya sebagai Direksi Keet untuk pengerjaan proyek Renovasi Gedung Bapelitbang Pemkab Talaud.
Saat mengerjakan proyek renovasi kantor Bapelitbang Pemkab Talaud, berdasarkan pantauan media ini, CV JSK dinilai sangat tidak profesional, karena tidak mendirikan Direksi Keet milik sendiri, dan malah memfungsikan Kantor PKK menjadi kantor direksi keet mereka.
Nelson Entiman, SH warga Talaud yang berprofesi sebagai advokat saat dimintai tanggapannya, mengatakan, sangat menyayangkan sikap oknum pihak CV JSK yang tidak menghargai aset daerah tersebut.
“Kantor PKK baru saja direnovasi, sangat disayangkan dirusak sepihak oleh pihak perusahan yang belum tahu akan bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut atau tidak,’ ujar Nelson.
Selain itu kata Entiman, kantor PKK yang dirusak itu, bukan saja hanya dirusak, tapi malah lalu sering dijadikan tempat aktivitas Minuman Keras (Miras), katanya.
Nyatanya, kata Entiman, dirinya lalu mendapat informasi bahwa Kantor PKK tersebut pernah digerudug oleh aparat Polres Talaud, karena adanya laporan perkelahian, yang dipicu oleh gegara mabuk dan berebut perempuan,”pungkas Entiman, Sabtu (18/02/2023) seraya mendesak, agar aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku yang bernaung dibawah CV JSK tersebut.
Terpisah, Wakil Bupati Talaud Drs. Moktar Arunde Parapaga saat dimintai tanggapannya Sabtu (18/02) terlihat geram dan mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan pengrusakan kantor PKK tersebut kepada pihak Polres Talaud.
”Dugaan pengrusakan kantor PKK tersebut adalah sebuah kesalahan fatal, dan saya telah melaporkannya ke Polres Talaud, apalagi kantor PKK itu baru saja direnovasi tahun lalu. Mengapa dijadikan Direksi Keet oleh CV JSK tanpa izin, apalagi jika bangunan tersebut telah dirusak dan tak ada yang bertanggung jawab,” tukas Wabup marah seraya meminta pihak berwajib segera mengusut pelaku atau pihak terkait dugaan pengrusakan gedung PKK serta dapat mengembalikan kondisi kantor PKK ini seperti semula.
“Mereka seharusnya ada anggaran direkse keet itu, tapi mereka tidak membuatnya,” pungkas Wabup.
Sampai berita ini diturunkan pihak CV JSK belum berhasil ditemui dan dimintai informasi, karena perusahan tersebut sudah tidak berada di lokasi proyek.
Biro Talaud: Melky S Editor: Wil W