MINUT, SULUTPOSTonline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) di bawah pemerintahan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan dalam rangka memperingati satu dekade pelaksanaan Program JKN-KIS ini diterima oleh Wakil Bupati Minut Kevin William Lotulung. Kegiatan diselenggarakan di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis, (08/08/2024).
Dalam penyerahan penghargaan itu, Wabup Lotulung didampingi Kadis Kesehatan Stella Safitri.
Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara, dr. Stela Safitri. M.Kes, menyampaikan kepada media bahwa mereka telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai lebih dari 95 persen.
“Penghargaan ini diberikan atas capaian signifikan Kabupaten Minahasa Utara dalam cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” ungkap Kadis.
Sementara, Wakil Bupati Minahasa Utara, Kevin William Lotulung, SH, MH, mengungkapkan kesan positifnya terhadap acara UHC Awards tahun ini.
“Acara ini dihadiri oleh para pimpinan daerah, menunjukkan keterlibatan nyata Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pelaksanaan Inpres No 1 tahun 2022,” kata Wabup.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan komitmen dan rencana Pemerintah Daerah untuk menjaga Universal Health Coverage (UHC) di Minahasa Utara.
“Salah satu langkah yang akan diambil adalah meningkatkan kualitas layanan di Fasilitas Kesehatan dengan secara rutin membayar iuran JKN”, tandasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti tiga hal penting mengenai BPJS Kesehatan, yaitu kemudahan, kecepatan, dan kesetaraan dalam pelayanan.
“Salah satu hal yang sangat menonjol dari BPJS Kesehatan adalah kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ragam layanan yang semakin lengkap,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” sebut Wapres.
Wapres kemudian mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan, yaitu perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” tutur Wapres, seraya meminta agar ada pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres, dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai,” ujarnya.
Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.
“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” ungkapnya.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.
Hadir dalam acara tersebut, Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, segenap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan para kepala daerah penerima penghargaan.
(Vera.E.Kastubi).