Pertemuan Nasional yang mengangkat tema “Sinergitas Pusat dan Daerah Menuju Perikanan Budi Daya yang Modern, Mandiri dan Berkelanjutan”, merupakan Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya adalah Pembangunan Budi Daya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam arahannya mengatakan, sebagai negara maritim, perekonomian Indonesia seharusnya mengutamakan ekonomi kelautan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memajukan perikanan Indonesia, khususnya di bidang budidaya perikanan.
“Berdasarkan riset Skyquest, data perekonomian kelautan global atau Seafood sangat potensial. Pada 2012, tingkat permintaan makanan laut mencapai US$ 310,75 miliar atau Rp 4.820 triliun (kurs Rp 15.525), pada 2022 jumlahnya melonjak jadi US$ 338,47 miliar atau Rp 5.254 triliun,” jelas Menteri.
“Pada tahun 2030, jumlah proyeksi industri seafood global pun diprediksi meroket menjadi US$ 730 miliar atau Rp 11.133 triliun. Alhasil, peluang ini seharusnya bisa ditangkap Indonesia,” lanjutnya.
“Dengan pertemuan ini, semua sinergi semua upaya kita dalam memajukan budidaya ikan diharapkan bisa kita implementasikan tahun depan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menghadirkan 500 orang diantaranya, 25 Bupati dan Wali Kota, 24 Kepala Dinas KKP tingkat Provinsi, 145 Kepala Dinas KKP tingkat Kabupaten/Kota, 60 asosiasi pelaku usaha, 50 penyuluh perikanan, dan 170 orang undangan internal KKP. (**/Afen)
