MINAHASA UTARA, SULUT POST – Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Dapil Minut-Bitung Hendrik Walukow menyoroti kinerja Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Jeffree J R Supit yang diduga sering tidak ada di kantor.
Hal ini ditegaskan Hendrik Walukow ketika dirinya bertemu dengan warga pemilik hak ganti rugi di Desa Tatelu Rondor, Jumat (10/3).
“Ya, saya sudah tiga kali ke kantor tapi tidak ketemu dengan kepala kantor, yang terinformasi tugas luar terus sebanyak tiga kali, dan keempat kali baru bertemu sekrataris,” katanya.
Walukow yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat menegaskan, hal ini menjadi catatan khusus bagi pihaknya.
“Kebetulan saya berada di komisi I DPRD Provinsi membidangi BPN Provinsi Sulawesi Utara dan aspirasi ini saya akan bawah di BPN pusat,” tegasnya
Walukow mengungkapkan, saat paripurna DPRD Provinsi yang digelar pada Jumat 10 Maret, pihaknya sudah membawa hal tersebut disela-sela pandangan fraksi.
“Kebetulan juga saya yang membaca pandagan fraksi dari demokrat tadi. Dan saya sudah sampaikan itu. Pak Wagub Steven Kandouw dan jajaran Sekprov sudah berjanji akan mengawal hal ini,” tutup Walukow seraya menambahkan, kerja cepat presiden Jokowi, OD-SK, JG-KWL tidak mampu diikuti panitia pembebasan lahan KEK. (**/Afen)