Wali Kota dan Mantan Wawalkot Tomohon Dinilai Memanas Pasal PMI

Headline Terkini Terpopuler Tomohon

TOMOHON, SULUTPOST – Perseteruan antara Wali Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Carol Senduk, SH dan mantan Wakil Wali Kota Syerly Adelyn Sompotan (SAS,) tengah berkecamuk. Pemicunya dari “dramatisme” organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tomohon besutan SAS.

Sebagai ketua periode sebelumnya, mantan wakilnya Walikota Jimmy Eman ini kembali terpilih pada Musyawarah Kota (Muskot) IV tanggal 9 Maret 2023. Makin membara, karena pada Jumat (16/06/2023), Muskot IV PMI Tomohon yang dimotori oleh PMI Provinsi Sulut kembali digelar, dan melahirkan Ketua baru, yaitu drg. Jean d’Arc Karundeng yang merupakan istri Walikota Carol Senduk.

Kekacauan ini dijelaskan SAS dalam postingan Facebook. Kronologisnya menurut SAS, pengurus telah menjadwalkan pelaksanaan Muskot IV PMI Tomohon pada tanggal 15 Pebruari 2023. Tapi harus ditunda karena perlu audiens dengan Walikota Senduk sebagai pelindung.

“Kami bertemu Pak Walikota pada 22 Pebruari dan disepakati pelaksanaan Muskot tanggal 24. Tapi, kami tak bisa penuhi permintaan walikota yang minta istrinya menjadi ketua PMI,” kata SAS, yang merujuk ad/art PMI yang tak mengharuskan istri walikota jadi ketua. Mulai rumit, ujar SAS, karena besoknya mereka dapat surat dari PMI Sulut yang minta Muskot IV ditunda 2 Minggu.

“Kami tunda Muskot ke tanggal 9 Maret 2023. Tapi tanggal 8 Maret kami dapat Surat dari Pemkot Tomohon yang minta Muskot ditunda sampai Walikota pulang dari TL luar negeri. Kami tak bisa tunda karena persiapan sudah 100 persen, dan tak boleh lewat 1 bulan. Jadi tanggal 9 Maret 2023 kami tetap gelar Muskot IV PMI. Saat Sidang, surat Pemkot kami baca, dengan maksud Muskot di skor. Tapi para pemilik suara menolak, dan sidang dilanjutkan, yang kemudian memilih saya secara aklamasi,” katanya.

Singkat kronologis, ada undangan mediasi dari PMI Sulut pada tanggal 9 Mei 2023. Kala itu, akunya, mediasi terlalu berat sebelah ke Walikota. Yang terjadi kemudian, PMI Sulut menunjuk seorang pejabat Ketua PMI Tomohon pengganti SAS yang disebut terpilih lewat Muskot yang menyalahi aturan. Pada akhirnya, Muskot IV PMI Kota Tomohon kembali digelar pada Jumat (16/06/2023) di MPP komplex kantor Walikota Tomohon.

Kisah pilu diceritakan SAS pada sidang yang memilih drg. Jean d’Arc Karundeng sebagai Ketua PMI Tomohon yang baru.

“Walaupun tak diundang, demi masyarakat Tomohon saya tetap hadir. Saya berusaha pertahankan karena ini organisasi Kemanusiaan. Soalnya, mereka merebut ini dari saya dengan cara yang tidak manusiawi,” ucapnya.

Menurutnya, dalam sidang yang tertutup bagi wartawan, semua interupsinya diabaikan. Tak sampai disitu, panitia sempat memanggil petugas untuk menangani dirinya.

“Saya diperlakukan seperti penjahat, padahal yang penjahat disini, siapa ?,” tanya SAS. Dipuncak kegetiran, SAS terpaksa mengingatkan perjuangan kerasnya saat membantu pasangan Carol Senduk dan Wenny Lumentut (CSWL) dalam memenangi Pilkada 2020 lalu.

“Dimana hati nurani anda bersama istri pada saya. Waktu anda maju sebagai Walkot, saya berjuang bersama anda dengan tidak mengenal lelah. Dan sekarang anda seperti tidak mengenal saya,” tulis SAS yang bersama pendukungnya menjadi salah satu kekuatan besar dalam proses pemenangan CSWL di Pilkada 2020.

Sementara, perihal ulangan Muskot IV PMI Tomohon dijelaskan oleh Ketua Bidang Infokom PMI Provinsi Sulawesi Utara Drs. Royke Mewoh. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan amanat AD/ART, sebab Muskot tanggal 9 Maret 2023 menyalahi aturan.

“Kita lakukan ini sesuai dengan aturan. Kaitan apa yang dikeluhkan Ibu SAS, kita memberikan satu perhatian. Dan kita putuskan untuk melakukan ini, karena aturan. Sekali lagi, ini keinginan aturan. Yang lalu tidak sesuai dengan aturan, dan ini bukan keinginan Pemerintah Kota atau pengurus PMI Propinsi,” katanya pada wartawan.

“Kalau ada riak riak seperti ini, berarti ada demokrasi. Tapi kalau berjalan lurus dan tidak ada riak-riak berarti tidak demokrasi,” ucapnya.

Dikatakannya, pemilih sebagai pengurus PMI kecamatan yang dilegitimasi pemerintah, sudah baik memilih ketua yang terkoneksi dengan Pemerintah.

“Jika satu organisasi masyarakat bertolak belakang dengan pemerintah, pasti tidak akan berjalan baik. Pada organisasi apapun yang berada jauh dengan pemerintah, pastilah tidak akan berjalan baik,” tutup mantan pejabat Bupati Minahasa ini.

Terpisah, Walikota Tomohon Carol Azaria Senduk, SH meminta pengurus bersungguh-sungguh menjalankan tugas mulia dengan mengedepankan kerjasama, kemandirian, jaga sikap, berlaku adil, bertanggung jawab dan profesional dalam memberikan pelayanan.

“Ini semua harus dilakukan dalam rangka menjadikan PMI Kota Tomohon lebih baik lagi. Baik dari sisi organisasi maupun pendukung organisasi, dan terutama dalam mewujudkan PMI sebagai sumber kasih bagi umat manusia,” kata Walikota. (Joppy Wgkr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *