TOMOHON – Perseteruan berkepanjangan antara Yayasan Medika dan Korps Pegawai Rumah Sakit Bethesda (RSB) yang dinaungi oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) berupaya dimediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
Kaitan itu, Lembaga Legislatif di wilayah berjuluk Kota Bunga ini sudah menggelar 3 (tiga) kali Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sangat disayangkan, termasuk pada RDP ke-3 yang dilaksanakan pada Jumat (18/02/2022), tak satupun perwakilan Yayasan Medika mau memenuhi undangan resmi DPRD tersebut.
“Ya, sudah ketiga kalinya Yayasan tidak mengahadiri RDP yang dilaksanakan oleh DPRD Tomohon. Jadi dalam 3 kali kegiatan itu, DPRD baru sebatas mendengar paparan kami, dan memberikan masukan-masukan,” ungkap Bagian Humas RSB Franny Walangitan, pada Sabtu (19/02/2022).
Pada RDP hari Jumat, Frani menjelaskan, RSB menghadirkan Dirut dr. Ramon Amiman, Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Ellaine Wenur, Mkes, Wadir Adm dan Keuangan dr. Maryo Moningka, SP.Rad, 7 orang perwakilan karyawan dan 1 orang perwakilan pensiunan.
Dalam pantauan wartawan, RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Jemmy Sundah, SE, didampingi oleh Wakil Ketua Erens Kereh, AMKL, dihadiri oleh Komisi III yang dipimpin oleh Ir. Miky Wenur, MAP dan para Legislator lainnya.
Dikatakan oleh Ketua DPRD Jemmy Sundah, pihaknya cukup kecewa karena sampai pada 3 kali undangan, Yayasan tidak pernah hadir.
“Kami sudah menyurat sebanyak 3 kali kepada Yayasan Medika GMIM untuk hadir pada rapat ini. Tapi ternyata pihak Yayasan tidak juga bisa hadir karena katanya ada 2 staf yang terpapar Covid-19,” ungkap Sundah.
Untuk menindak lanjuti masalah ini, tambah Sundah, pihaknya akan segera menggelar Rapat Internal.
“Kami DPRD akan melaksanakan rapat lagi untuk mengeluarkan rekomendasi terkait penyelesaian, dan untuk kebaikan masyarakat, terutama bagi para pekerja di RS Bethesda terkait,” ujar politisi handal dari Partai Golkar ini.
Dalam RDP tersebut, pihak RSB kembali mengungkap 4 tuntutan mereka dan juga soal pelayanan kepada para pasien khususnya klaim BPJS.
“Tidakkah Yayasan dan BPMS memikirkan soal pelayanan pada pasien ? Ini masalah kemanusiaan dan ini masalah kepercayaan masyarakat pada Bethesda dan kami sebagai pekerja. Biarlah masyarakat yang menilai,” ungkap salah satu staf RSB, Nitya M.
Dipihak lain, Dirut dokter Ramon Amiman yang berusaha dimitai tanggapan usai RDP mengaku tidak bisa mengomentari sikap pihak Yayasan.
“Maaf, saya tidak bisa komentari soal Yayasan yang tidak hadir,” ujar Amiman.
Satu hal mencemaskan yang disampaikannya adalah kondisi dana operasional RSB selanjutnya.
“Saya katakan, bahwa dua minggu dari sekarang, RSB akan berada dalam keadaaan emergency,” tutup Amiman.
Diketahui, masalah rumit ini bermula ketika Yayasan Medika yang disuruh oleh Pembina yaitu Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM tiba-tiba memecat 3 direksi RSB yang masa jabatannya nanti berakhir pada akhir tahun 2024.
Putusan sepihak ini diprotes dan ditolak keras oleh sekitar 500 pegawai RSB sampai saat ini.
Direktur baru versi Yayasan tak dibiarkan oleh para karyawan untuk memimpin mereka. Akibatnya, yayasan memblokir rekening RSB, serta menahan gaji pegawai dan mengambil alih pengelolaan keuangan. (Joppy Wngkar)